MEDIACAHAYU – Di balik wajah bersahaja para ibu kader PKK, diam-diam tersimpan potensi revolusioner.
Dalam dunia yang terus bergulat dengan krisis lingkungan, terutama gunungan sampah rumah tangga yang kian mengkhawatirkan, PKK kini tak lagi sekadar organisasi penggerak dapur dan posyandu. Ia mulai bertransformasi menjadi barisan terdepan dalam gerakan ekologi berbasis komunitas.
Hal inilah yang coba ditanamkan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, saat memberi arahan pada Bina Wilayah TP PKK Kabupaten Purwakarta, Rabu (5/6/2025).
Kepada para pengurus PKK kecamatan dan kabupaten, ia menegaskan: “PKK harus hadir sebagai solusi atas problem nyata masyarakat, dan salah satunya adalah persoalan sampah.”
Pernyataan itu bukan isapan jempol. Jawa Barat mencatat timbulan sampah harian mencapai 35.000 ton. Ironisnya, hanya 40 persen yang terkelola. Sisanya? Menumpuk di TPS, teronggok di selokan, atau hanyut ke sungai dan pesisir.
PKK diharapkan tak sekadar mengimbau, tapi ikut masuk ke jantung persoalan: rumah tangga.
Siska menggarisbawahi, era baru posyandu telah tiba. Tak hanya mengurus timbang badan balita dan imunisasi, kini posyandu ikut memikul enam urusan pelayanan dasar. Artinya, dari kesehatan hingga pengelolaan sampah, semua menjadi bagian integral kerja PKK. “Pengolahan sampah harus tuntas di posyandu. Jangan tunggu dikirim ke TPA,” tegasnya.
Salah satu pendekatan yang mulai diuji: pengolahan sampah organik menjadi pakan magot. Larva lalat itu bukan hanya menyulap limbah dapur menjadi sumber protein, tetapi juga menghidupkan ekosistem rumah tangga yang mandiri pangan.
Magot bisa menjadi pakan ikan atau ayam dalam skala kecil. Sisanya? Sampah diolah jadi kompos, menyuburkan tanaman cabai dan kangkung di halaman rumah.
Model ini bukan sekadar solusi teknis. Ia mengusung ideologi baru: bahwa rumah tangga adalah pusat ekologi. Bahwa ketahanan pangan dan pengurangan sampah bisa dimulai dari ember di pojok dapur.
Namun, revolusi ini punya prasyarat. “Semua harus dimulai dari kesadaran memilah sampah di rumah,” kata Siska. Sebab data global pun tak menyenangkan: Indonesia termasuk penyumbang food waste terbesar, sekitar 20,93 juta ton per tahun. Mayoritas berasal dari sektor rumah tangga.
PKK diminta menyalakan obor kesadaran itu. Bukan lewat jargon, tapi lewat praktik nyata di RT dan RW. “Jangan berhenti di program. Harus masuk ke edukasi keluarga,” tambahnya.
Di tengah upaya tersebut, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Purwakarta, Nur Aisyah Jamil, mengaku siap menjalankan arahan. “Kami segera rumuskan program kerja yang menyentuh masalah nyata,” katanya.
Sementara itu, di tempat terpisah, Retno Widyastuti resmi dilantik sebagai Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Sebuah tonggak awal untuk gerakan serupa di daerah lain.
Kini, saatnya PKK membuktikan diri bukan sekadar pengurus administrasi desa. Tapi menjadi pilar perubahan lingkungan hidup dari skala paling kecil—dan paling menentukan: rumah tangga.
