MEDIACAHYU – Setelah lebih dari empat dekade wacana pemekaran, gagasan pembentukan Kabupaten Cirebon Timur kembali naik ke meja politik.
Kali ini, Komisi I DPRD Jawa Barat yang menjadi fasilitator, mengundang Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, serta Tim Ahli Institut Jabar Universitas Padjadjaran, untuk membedah ulang kelayakan daerah otonom baru itu.
Langkah ini digadang sebagai jalan menuju Surat Keputusan Bersama (SKB) DPRD Jawa Barat dan Gubernur, yang nantinya menjadi pintu legal bagi paripurna pembentukan Kabupaten Cirebon Timur.
“Komisi I bergerak dalam proses SKB. Kami juga akan meninjau calon ibu kota. Itu penting sebagai pengawalan daerah persiapan,” ujar Ketua Komisi I, Rahmat Hidayat Djati dikutip Senin (18/8/2025)
Namun jalan itu tak mudah. Moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014 menjadi batu sandungan paling keras. Rahmat menegaskan, daerah yang telah menempuh kajian matang semestinya tidak lagi terikat moratorium.
“Jawa Barat lebih luas dan berpenduduk lebih banyak dibanding Jawa Tengah, tapi jumlah kabupatennya lebih sedikit. Ketimpangan fiskal inilah yang melahirkan disparitas,” katanya.
Kajian InJabar memperlihatkan Cirebon Timur berada di peringkat atas dengan skor 351 dari 10 CDOB di Jawa Barat. Usulan nama pun muncul—Caruban, atau Caruban Nagari—menyiratkan upaya membangun identitas kultural, bukan sekadar administratif.
Dukungan publik juga nyata. Sekjen FCTM, Taufik Ridwan, menegaskan aspirasi masyarakat timur Cirebon berangkat dari ketimpangan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan potensi alam dan budaya.
“Potensi ini belum digarap maksimal oleh Pemkab Cirebon. Menjadi DOB adalah jalan untuk keluar dari bayang-bayang pusat kabupaten,” ujarnya.
Meski optimisme terus disuarakan, nasib Cirebon Timur kini bergantung pada langkah politik lebih tinggi yakni dari Presiden Prabowo Subianto.
Jika moratorium tak dicabut, aspirasi yang digulirkan sejak 1978 itu hanya akan kembali menjadi catatan panjang dalam sejarah perjuangan daerah otonomi baru di Jawa Barat.
